Peran Dirjenpas

Mengembalikan Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Atas Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Terorisme dalam Kerangka Penanggulangan Terorisme yang Berbasis pada Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Product Description

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kertas Kebijakan ini berisi usulan kebijakan strategis Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) teroris melalui RUU Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan pentingnya mengembalikan institusi (termasuk petugas) Pemasyarakatan sebagai ujung tombak penanganan WBP teroris.

Hal ini mencakup aspek Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Penempatan, Pengamanan, Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan yang sesuai dengan sistem dan tujuan khusus pemasyarakatan sendiri dan tujuan umum pemidanaan hukum penintensier dalam sistem penegakan hukum di Indonesia (criminial justice system). Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, Ditjepnas perlu diperkuat melalui Revisi UU Terorisme dan regulasi turunanya, yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana.

Dalam konteks revisi UU Terorisme, kertas kebijakan ini mengajukan rekomendasi untuk menambahkan dua tambahan Pasal 28B (DIM CSAVE No.68A) yang mana petugas pemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas) kepada tersangka dan atau terdakwa teroris dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan telah berlaku. Tak hanya itu, rekomendasi juga ditujukan pada penambahan Pasal 32 Ayat 1d (DIM CSAVE No.78) yang mana dalam proses pemasyarakatan, terpidana terorisme diperlakukan secara khusus dengan berdasarkan pada peraturan pemerintahan.

Di sisi lain, kertas kebijakan ini juga mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) didorong untuk menjalankan fungsi koordinasi antar lembaga pemerintah-keamanan dan non pemerintah, supervisi/pengawasan, monitoring dan dukungan strategis-tekhnis-programatik di luar kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap Ditjenpas (Lapas &Bapas) dalam menangani WBP teroris.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mengembalikan Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Atas Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Terorisme dalam Kerangka Penanggulangan Terorisme yang Berbasis pada Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *