Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme

Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme

Product Description

Ringkasan Eksekutif

Penanganan atau perlakuan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme maupun anak dalam jaringan terorisme harus menjadi perhatian serius. Tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga oleh Civil Society Organization (CSO) yang concern terhadap isu anak dan terorisme.

Pentingnya penanganan ini karena keterlibatan individu-individu yang dikategorikan sebagai anak dalam aksi-aksi terorisme akhir-akhir ini terus meningkat. Selain itu, anak-anak yang berada di dalam jaringan terorisme juga tidak sedikit jumlahnya. Di antaranya, anak-anak yang orang tuanya merupakan anggota dari jaringan radikal, anak yang menjalani pendidikan di lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan kelompok radikal, maupun anak-anak para deportan terkait kelompok radikal.

Namun, kebijakan pemerintah Indonesia sejauh ini masih belum terlalu serius dalam melakukan penanganan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme maupun anak yang berada dalam jaringan terorisme. Padahal, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 59 ayat (1), (2) huruf k, memberi mandat kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan penanganan khusus terhadap mereka. Mandat ini harus menjadi acuan dan selaras dengan peratuan hukum lain yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Oleh karena itu, untuk revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme pasal mengenai Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak (pasal 16A), sangat perlu untuk ditambahkan. Begitu pula dengan penambahan pasal mengenai definisi korban yang merujuk pada anak (pasal 26).

Ketika berbicara tentang korban anak-anak, maka pasal mengenai kompensasi dan rehabilitasi (pasal 36 dan pasal 38) perlu dicantumkan dengan jelas. Pencantuman hal-hal tersebut dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme adalah penting karena anak-anak masih mempunyai masa depan yang panjang, dan apabila penanganannya tidak komprehensif, maka upaya dan akses membawa anak-anak untuk keluar dari lingkaran gerakan radikalisme dan terorisme, menjadi sulit, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan terlibat lebih jauh dalam gerakan tersebut.

Selain itu, perlu dalam kasus anak dalam radikalisme ini perlu diingat bahwa anak adalah korban. Oleh karena itu, mengadvokasi kondisi ini dalam UU Tindak Pidana Terorisme maupun perangkat hukum pendukung selanjutnya sangat diperlukan.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme”

Your email address will not be published. Required fields are marked *