Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme

Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme

Product Description

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme adalah sesuatu yang normal. Secara umum, negara melibatkan militer dalam penanggulangan terorisme dalam dua kerangka: militerisasi penuh seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan dan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum (military aid to the civil authority/MACA) seperti yang terjadi pada kasus Inggris (di Irlandia Utara) dan Australia.

Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia haruslah didasarkan kepada alasan operasional. Sepanjang sejarah penanggulangan terorisme di Indonesia, TNI telah memainkan peran penting. Peran dan keterlibatan TNI juga secara umum sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, termasuk UU TNI No. 34 tahun 2004, sebagai bagian dari tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP). Dalam perkembangannya, modus operandi terorisme semakin beragam, termasuk penyanderaan, serangan teror berskala besar seperti yang terjadi di Mumbai tahun 2008 atau aksi terorisme sebagai bagian dari kampanye insurgensi yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisir seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Filipina. Dalam skenario-skenario ini, negara dapat memanfaatkan kualifikasi anti-teror yang dimiliki oleh satuan-satuan yang berada di bawah komando militer serta satuan lain jika dibutuhkan.

Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme adalah sesuatu yang normal. Secara umum, negara melibatkan militer dalam penanggulangan terorisme dalam dua kerangka: militerisasi penuh seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan dan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum (military aid to the civil authority/MACA) seperti yang terjadi pada kasus Inggris (di Irlandia Utara) dan Australia.dapat pula berujung pada sejumlah implikasi negatif. Pertama, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat mengalihkan fokus TNI dari fungsi profesional yang utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan menghadapi ancaman militer dan bersenjata di tengah meningkatnya prospek konflik bersenjata konvensional di kawasan. Kedua, penggunaan kekuatan militer dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat sebagai reaksi yang berlebihan (over-reaction) yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror. Ketiga, penanggulangan terorisme yang sudah dimiliterisasi cenderung sulit untuk dikembalikan (irreversible) ke kondisi politik normal (normal politics). Keempat, pengalaman AS dan Inggris menunjukkan bagaimana bahkan tentara yang paling profesional dan terlatih sekalipun tetap rawan melakukan pengabaian terhadap HakAsasi Manusia (HAM).

Namun demikian, keterlibatan lebih besar TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dapat pula berujung pada sejumlah implikasi negatif. Pertama, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat mengalihkan fokus TNI dari fungsi profesional yang utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan menghadapi ancaman militer dan bersenjata di tengah meningkatnya prospek konflik bersenjata konvensional di kawasan. Kedua, penggunaan kekuatan militer dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat sebagai reaksi yang berlebihan (over-reaction) yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror. Ketiga, penanggulangan terorisme yang sudah dimiliterisasi cenderung sulit untuk dikembalikan (irreversible) ke kondisi politik normal (normal politics). Keempat, pengalaman AS dan Inggris menunjukkan bagaimana bahkan tentara yang paling profesional dan terlatih sekalipun tetap rawan melakukan pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dicantumkan dalam rancangan Pasal 43B ayat (1) yang berbunyi “Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme” dan ayat (2) yang berbunyi “Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Kemudian dalam perkembangannya, pembahasan mengenai peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme telah mengerucut pada suatu konsensus dimana hal tersebut akan diatur melalui Keputusan Presiden.

Kertas kebijakan ini merekomendasikan pengambil kebijakan untuk mengambil sejumlah langkah berikut: Pertama, melalui revisi UU Terorisme dan Keputusan Presiden tentang peran TNI dalam penanggulangan terorisme menjamin peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam kerangka supremasi sipil dan demokrasi serta tidak mengganggu jalannya agenda Reformasi Sektor Keamanan dan Militer. Kedua, revisi UU Terorisme dan Keputusan Presiden hendaknya mengatur keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme berdasarkan penilaian terhadap intensitas ancaman (threat assessment) yang dilakukan oleh otoritas sipil diikuti oleh keputusan politik untuk menggunakan kekuatan TNI Ketiga, revisi UU Teror dan Keputusan Presiden hendaknya menjamin penggunaan kekuatan militer dalam penanggulangan terorisme sebagai solusi terakhir (last resort), bersifat sementara (ad-hoc) dan dilakukan secara proporsional.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme”

Your email address will not be published. Required fields are marked *